Fahri Hamzah Bahas Hoaks Surat Suara Tercoblos: Negara Hukum Macam Apa yang Kalian Sedang Dirikan?



Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan tanggapan soal kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

Kasus tersebut sebelumnya dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sebagai kabar hoaks.

Fahri Hamzah kemudian memberikan tanggapan terkait hal tersebut di laman Twitter @Fahrihamzah, Jumat (4/1/2019).

Awalnya,Fahri Hamzah membahas soal sejumlah kabar bohong atau hoaks yang terjadi.

Ia mempertanyakan soal negara hukum seperti apa yang sedang didirikan di Indonesia saat ini.

Pertanyaannya itu berlandaskan pada pengakuan penyebar hoaks soal PKI bebas dan pengakuan orang yang membuat sumpah palsu di pengadilan, namun tidak diproses secara hukum.

Ia lantas membahas soal Ratna Sarumpaet yang mengaku berbohong namun dipenjarakan.

Ia lantas menyebutkan, bahwa perlu untuk mencari siapa yang menyuruh Ratna berbohong.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyampaikan dugaannya bahwa ada yang sengaja memancing dalam kasus Ratna ini dengan menggunakan pola sama dengan kasus tujuh kontainer surat suara.

Fahri yang meyakini itu pun mengatakan perlu untuk mencari pemancing rekaman suara soal tujuh kontainer surat suara itu.

Karena, jelasnya, pola seperti itu adalah pola berulang.

Berikut kicauan Fahri terkait hal tersebut:

"Kalau ada orang mengaku penyebar Hoax PKI bebas..lalu ada orang ngaku membuat sumpah palsu di pengadilan bebas.. negara hukum macam apa yang kalian sedang dirikan kawan??

Ngaku berbohong masuk penjara..
Ngaku nyebar hoax masuk istana..
Namanya hukum rimba...

Janda diuber sampai batal acara..
Abu janda bebas bikin perkara...

Hukum rimba namanya..

Ratna Sarumpaet adalah ironi negeri hoax paling mematikan...ratna berbohong dan minta maaf kepada yg dibohongi, tetapi hukum menjadikannya pintu permainan..untuk menyerang lawan politik dan sudah 3 bulan lamanya..sampai hari ini.

Kalau hukum mau netral, maka pertanyaan kepada Ratna adalah siapa yg menyuruh dia berbohong. Itu yg harus dikejar kalau itu mau dijadikan skandal. Kalau Ratna jujur, dugaan saya ada yg sengaja memancing dengan pola yg sama dengan kasus 7 kontainer kartu suara.

Maka dalam kasus 7 kontainer yg tiba2 jadi jendela @KPU_ID yg sedang dituduh produksi kotak kardus itu, harus dicati siapa pemancing rekaman suara itu. Sampai ketemu, lalu ditanya siapa yg suruh menyebar. Sebab pola ini berulang. #WaspadaHoax

Katakanlah ini tidak ada plot maker-nya atau katakanlah ini terjadi secara natural dalam dinamika media sosial sekarang. Tapi, kelemahan aktor non negara adalah karena mereka sulit kendalikan peristiwa hukum. Mereka gak punya hak perintah. #WaspadaHoax," tulis Fahri Hamzah.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, beredar kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat pemilihan presiden yang sudah dicoblos atau terpakai.

Satu yang membuat kabar ini menjadi bahan perbincangan adalah kicauan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, di laman Twitternya.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," tulis akun @AndiArief__, pada Rabu (2/1/2019), sekitar pukul 20.05 WIB.



Berdasarkan pantauan TribunWow.com,tweet ini telah dihapus.

Selain itu ada juga berupa rekaman suara mengenai sudah dicoblosnya surat suara pilpres ini.

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun.

Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu.

Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1.

Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu.

Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya," isi rekaman tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga pemilu pun langsung melakukan pengecekan, Rabu (2/1/2019) malam.

Namun, setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terkait kabar tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan kabar itu merupakan hoaks atau berita bohong.

"Berdasarkan keterangan dari Bea dan Cukai tidak ada berita itu. Tidak benar."

"Tidak ada juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu."

"Tidak benar KPU telah menyita satu kontener tersebut. Semua berita itu bohong," tegas Arief Budiman, di Kantor Bea dan Cukai Tipe A 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (3/1/2018) dini hari.

Terkait hal ini, Arief Budiman, menegaskan bahwa penyebar isu hoaks soal tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos perlu diproses secara hukum.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, menurut Arief Budiman hal ini dikarenakan isu hoaks soal surat suara itu adalah isu yang luar biasa dan berlebihan.

Apalagi, beberapa kali telah muncul hoaks yang menyerang KPU.

Namun, hoaks itu hanya dijawab dengan fakta dan data saja.

"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief Budiman seusai melapor ke Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews, Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto memastikan semua pihak terkait kasus 7 kontainer surat suara tercoblos akan dipanggil kepolisian.

Tak terkecuali Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang juga sempat menuliskan berita tersebut.

"Semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu pasti akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dia," ujar Arief Sulistyanto di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Mantan As SDM Kapolri itu juga akan memastikan Polri tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan mengedepankan profesionalitas.

Baca Sumbernya
==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==
==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==