Gempar! Ribuan Alumni UI, ITB, ITS Deklarasi Dukung Jokowi, Ada Yang Teriak Nama Prabowo


Ribuan alumni berbagai kampus seperti UI, ITB, Universitas Pancasila, Trisakti, ITS, USU dan UKI berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan ke pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Joko Widodo (Jokowi) pun tampak menghadiri acara deklarasi tersebut. Ia datang dengan menggowes sepeda menuju ke panggung utama.
“Pak Jokowi, pak Jokowi. Sini pak Jokowi, sini pak Jokowi,” teriak massa menyambut kedatangan capres junjungannya, seperti yang dilansir di merdeka.com (12/01/19).


Sesampainya di atas panggung, Jokowi lagi-lagi diteriaki ribuan massa yang sudah menunggu kedatangannya.
“Jokowi, Jokowi, Jokowi,” teriak mereka, seperti yang dilansir di detik.com (12/01/19).
Jokowi berpidato
Pada kesempatan itu, Jokowi menceritakan pengalamannya selama memimpin dari tingkat kota hingga nasional. Karena, kata dia, pemimpin harus memiliki pengalaman yang mumpuni untuk mengelola daerah atau negara.
“Yang namanya memimpin itu harus punya yang namanya pengalaman,” kata Jokowi, seperti yang dilansir di tirto.id (12/01/19).

Menanggapi hal tersebut, ada peserta yang berteriak menyebut nama capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tidak memiliki pengalaman memimpin.
“Prabowo jadi ketua RT saja nggak pernah,” teriak dia, seperti yang dilansir di tirto.id (12/01/19).
Bagaimana pendapat Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.

Mobil Patwal Ditabrak Truk, Asosiasi Pengemudi Salahkan Polisi



Mojokerto - Asosiasi Pengemudi Nasional (APN) menilai kecelakaan antara truk dengan mobil Patwal Sat Sabhara Polresta Mojokerto merupakan kesalahan pihak polisi. Petugas dianggap melakukan pengawalan mobil tahanan tidak sesuai prosedur.

Hal itu dikatakan Pendiri APN Agus Yuda. Menurut Agus, pengawalan mobil tahanan bukan termasuk prioritas yang membuat pengguna jalan lainnya harus mengalah.

Seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, terdapat beberapa kendaraan yang diprioritaskan di jalan dan harus disertai dengan pengawalan polisi.

Antara lain kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat, serta kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

"Setahu saya yang diprioritaskan seperti ambulans pemadam kebakaran dan pengawalan RI 1 (Rombongan Presiden). Kalau menurut saya mobil tahanan itu bukan untuk keperluan khusus," kata Agus saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/1/2019).


Selain itu, lanjut Agus, prosedur pengawalan yang dilakukan anggota Satuan Sabhara Polresta Mojokerto kurang tepat. Seharusnya pengawal yang mengendarai roda dua berada paling depan untuk menghentikan kendaraan lain di persimpangan.

Dalam kasus ini, pengawal dengan roda dua berada di belakang. Sehingga truk yang melaju dari arah barat (Jalan Kartini) menabrak sedan polisi yang melaju dari arah utara (dari arah alun-alun Kota Mojokerto). Terlebih lagi saat itu lampu traffic light dari barat ke timur menyala hijau.

"Lha ya itu seharusnya ada di depan yang pakai roda dua. Kalau menurut saya petugas yang mengawal yang salah," terang Agus.

Agus berharap sopir truk tak selalu disalahkan saat terjadi insiden di jalan. Pihaknya juga meminta polisi bersikap adil.

"Ini saya masih konsultasi sama Ketum APN. (Sopir truk) Pasti kami bela," tandasnya.


Mobil patroli dan pengawalan (Patwal) Satuan Sabhara Polresta Mojokerto ditabrak truk saat mengawal mobil tahanan di simpang 4 Kartini, Kamis (10/1) sekitar pukul 10.30 WIB. Detik-detik kecelakaan ini terekam kamera CCTV.

Saat kejadian mobil patwal Sat Sabhara sedang mengawal mobil tahanan Kejaksaan. Mobil Mitsubishi Lancer nopol X 1002-61 itu melaju dari arah alun-alun menuju ke Pengadilan Negeri Mojokerto. Mobil sedan tersebut dikemudikan Briptu GG. Sementara di kursi penumpang adalah Perwira Pengendali (Padal) Ipda HR.

Sampai di simpang 4 Kartini, mobil Patwal tersebut ditabrak truk pengangkut batu atau tensla. Truk yang dikemudikan AA (42), warga Desa/Kecamatan Cerme, Gresik melaju dari barat ke timur, atau dari Jalan Kartini.

Dipastikan tak korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja pintu depan sisi kanan mobil patwal ringsek. Polisi pun menyalahkan sopir truk. Si sopir dinilai lalai karena tak mendahulukan pengawalan mobil tahanan. Selain memberikan Sanksi tilang, polisi juga mengancam akan mencabut SIM sopir truk tersebut.

Baca Sumbernya

Revolusi Moral Amien Melawan Revolusi Mental Jokowi



Jakarta - Amin Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Amien ingin mengakhiri Revolusi Mental yang digagas Jokowi dan menggantinya dengan Revolusi Moral.

Keinginan Amien itu disampaikannya saat meluncurkan buku berjudul 'Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral'. Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyebut tidak adanya dokumen autentik untuk Revolusi Mental dari Jokowi.


"Jadi menurut saya, Revolusi Mental Pak Jokowi itu memang tidak jelas, tidak ada dokumen autentik yang sebetulnya," kata Amien saat peluncuran buku itu di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019)


Mental, menurut Amien, merupakan sebuah sikap yang muncul dari suasana batin kejiwaan seseorang. Sedangkan moral adalah kemampuan seseorang membedakan suatu hal yang baik dan buruk. Dia mengatakan rezim Jokowi tak punya penunjuk moral. Hal itu menurut Amien membuat pemerintahan Jokowi lemah.

"Lo ini saya justru mengakhiri revolusi mental. Pak Jokowi itu kan mental. Saya mengatakan bahwa rezim Jokowi ini tidak punya moral kompas. Tidak punya kompas paradigma atau penunjuk moral, sehingga sangat lemah," ucapnya.

Amien menyebut dalam bukunya ada perkataan Nabi Muhammad soal kearifan. Dia kemudian mencontohkan soal mutiara yang akan tetap jadi mutiara meski keluar dari mulut hewan.

"Jadi saya katakan di dalam buku ini bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa wisdom atau kearifan itu barang hilangnya orang beriman. Jadi mutiara itu, sekalipun keluar dari mulut anjing atau babi, tetap mutiara, tetap berlian. Maka pesan itu sangat luas kebenaran, dari mana pun bisa diambil. Saya sebagai seorang muslim insyaallah orang beriman," ujar Amien.

Dia mengatakan isi bukunya juga berisi kutipan dari John Buchan, sejarawan dan novelis Skotlandia. Revolusi moral, menurut dia, lebih penting ketimbang revolusi mental. 

"Yang dikatakan Buchan itu saya kutip, bedanya sama Jokowi, dia (Buchan) mengatakan revolusi moral atau persenjataan moral itu dibutuhkan lebih penting daripada persenjataan militer dan lain-lain," katanya.

Dia menilai bahwa apa yang disampaikan Buchan dirasa cocok dengan ajaran Islam, di mana akhlak adalah hal penting di dalam agama Islam. Amien mengatakan akhlak adalah mahkota umat Islam.

"Kebetulan omongan dia (Buchan) itu cocok dengan Islam, yaitu akhlak itu adalah yang paling penting di dalam agama Islam. Di atas ibadah-ibadah itu, akhlak adalah mahkota-mahkotanya, makanya saya mengatakan bahwa rezim Jokowi ini tidak punya moral kompas," papar Amien.

Kembali ke soal ketiadaan kompas moral, menurut Amien Rais, hal itu sangat mengganggu. Dia pun menyinggung budaya baru yang muncul di masyarakat. "Budaya tipu-tipu," sebutnya.

"Jadi ini yang betul-betul mengganggu saya. Bahwa there's something very, very, very wrong 4 tahun ini," imbuhnya. 

Meski kini mengkritik, Amien mengaku sempat mengapresiasi gagasan revolusi mental pemerintahan Jokowi. Tapi konsep itu disebut Amien tak berjalan. Karena itu, Amien Rais menawarkan konsep revolusi moral. Moralitas, menurutnya, menjadi landasan dari tegaknya keadilan.

Sebenarnya, apa yang dimaksud Revolusi Mental?

Dikutip dari situs Revolusimental.go.id , terdapat 8 prinsip dasar Revolusi Mental. Pertama, Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. 

Berikutnya, Revolusi Mental harus didukung oleh tekad politik (political will) pemerintah, dan harus bersifat lintas sektoral. Selanjutnya, masih dalam situs itu, Revolusi Mental disebut harus memiliki kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.

Dilakukan dengan program 'gempuran nilai' (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik. Desain programnya harus mudah dilaksanakan , menyenangkan bagi seluruh segmen masyarakat. 

Kemudian, nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual). Terakhir, dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Jokowi sendiri telah meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres ini dikhususkan untuk memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia dalam melaksanakan revolusi mental.

Di situs resmi Setkab yang dilihat Selasa (10/1/2017), inpres itu antara lain mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong untuk membangun budaya yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Inpres ini juga ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); para kepala lembaga pemerintah nonkementerian; para kepala sekretariat lembaga negara; para gubernur; dan para bupati/wali kota.

Menurut inpres tersebut, ada lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang harus digalakkan, yaitu:

I. Program Gerakan Indonesia Melayani, 
II. Program Gerakan Indonesia Bersih, 
III. Program Gerakan Indonesia Tertib,
IV. Program Gerakan Indonesia Mandiri, 
V. Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Baca Sumbernya

Akun Gibran Rakabuming akan Dipolisikan Andi Arief, Gara-gara Apa?



Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief lagi-lagi bikin heboh. Dia mengaku sedang pikir-pikir untuk memolisikan akun anak Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Gara-gara apa?

Rencana itu dicuitkan Andi Arief pada Rabu (9/1). Hingga Kamis (10/1), cuitan itu sudah di-retweet lebih dari 280 kali.

Andi Arief mengunggah tangkapan layar (screenshot) cuitan Gibran di akun @Chilli_Pari. Yang pertama, Gibran me-retweet cuitan airmin @_TNIAU yang membalas cuitan Andi Arief soal dia meminta 2 anggota TNI mengecek kabar surat suara tercoblos yang belakangan dinyatakan hoax.


"Mohon bapak @AndiArief__sebutkan siapa kedua anggota TNI tersebut (nama/pangkat/kesatuan). Jika mereka anggota TNI AU, laporkan kepada kami untuk diusut Pomau. Patut diingat bahwa institusi TNI dan khususnya TNI AU berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam Pemilu," demikian bunyi cuitan TNI AU yang di-retweet Gibran.



Gibran saat mendampingi Jokowi / Gibran saat mendampingi Jokowi. (Rengga Sancaya/detikcom)


Dari tangkapan layar yang diunggah Andi Arief, terlihat juga Gibran mencuit tagar 'UdahNurhadiAja'. Tagar itu terkait pasangan capres-cawapres fiktif, Nurhadi-Aldo, yang sempat heboh di media sosial.

"Saya lagi menimbang apa perlu melaporkan akun anak Presiden ke Bareskrim," tulis Andi Arief.



Belum diketahui apakah Andi Arief jadi melaporkan Gibran ke polisi. Sebelumnya, dia sudah memolisikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin; Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan; jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga; dan jubir PSI Guntur Romli terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan pencemaran nama baik.

Dia juga memolisikan komisioner KPU Pramono Ubaid karena disebut telah mendesain pilihan kata dalam cuitan soal '7 kontainer surat suara tercoblos' agar tak dituduh menyebarkan hoax. Andi Arief juga memolisikan PSI terkait 'Kebohongan Award'.

Baca Sumbernya

Survei Update: Adu Kuat Jokowi vs Prabowo di Awal Januari


Jakarta - Di awal Januari, dua lembaga merilis survei terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres jelang Pilpres 2019 . Hasilnya, Joko Widodo - Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Hasil survei adu kuat Jokowi versus Prabowo di awal Januari ini disampaikan Indikator Politik Indonesia. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf unggul 20 persen atas Prabowo-Sandiaga

"Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, Jokowi masih unggul atas Prabowo Subianto. Simulasi dua pasangan nama, Jokowi-Ma'ruf Amin 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga Uno 34,8 persen," kata peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Dari survei ini tercatat pemilih yang belum menentukan pilihan berkurang. Indikator mencatat adanya kenaikan suara Jokowi - Ma'ruf  ataupun Prabowo-Sandiaga dibandingkan survei sebelumnya.


"Jokowi dan Prabowo sedikit meningkat dibanding bulan Oktober dan pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) cenderung menurun. Namun secara statistik, dinamika dalam tiga bulan terakhir tidak signifikan," kata Burhanuddin.

Survei ini dilakukan pada 16-26 Desember 2018 dengan metode random sampling. Sebanyak 1.220 orang dijadikan responden dengan margin of error2,9 persen. Sekitar 9,2 persen responden belum menentukan pilihan dan 1,1 persen mengaku tidak mau memilih atau golput.

Hasil survei kedua disampaikan Alvara Research Center. Hasilnya tak jauh berbeda, Jokowi-Ma'ruf lebih kuat dibanding Prabowo-Sandiaga.


"Elektabilitas pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada bulan Desember 2018 sebesar 54,3%, sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga sebesar 35,1%," ujar Founder and CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam keterangannya, Jumat (11/1/2019).


Alvara juga mencatat adanya kenaikan suara di kedua belah capres-cawapres karena undecided voters sudah mulai mengutarakan pilihan politiknya. Tercatat di survei terbaru ada 10,6% undecided voters. Sedangkan pada Oktober 2018, undecided voters mencapai 12,0%.

Alvara mencatat dukungan para undecided voters tersebut terbagi atas 54,7% memilih Jokowi-Ma'ruf dan 45,3% untuk Prabowo-Sandiaga.


"Undecided voters mulai menurun. Ceruk pemilih yang belum memutuskan pilihan untuk Pilpres 2019 cenderung turun menjadi 10%. Mereka cenderung memilih Jokowi-Ma'ruf dibandingkan Prabowo-Sandi," kata Hasanuddin.

Survei Alvara dilakukan pada periode 11-24 Desember 2018 dengan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka (face-to-face interview) kepada 1.200 responden terpilih dari 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dengan selisih sekitar 19%. 

Gunung Agung Kembali Meletus, Tinggi Kolom abu tidak teramati


Denpasar - Gunung Agung yang terletak di Karangasem Bali kembali meletus pada Kamis (10/1/2019) pukul 19.55 WITA. 

Berdasarkan catatan yang terekam di Pos Pemantauan gunung api Agung di Desa Rendang, erupsi terekam seismograf dengan durasi kurang lebih 4 menit. Dimana amplitudo maksimum 22 mm.

 Namun, tinggi kolom abu tidak teramati karena puncak gunung tertutup kabut. 

Gunung Agung sendiri masih berada status Level III (Siaga) dengan zona perkiraan bahaya pada radius 4 km dari puncak kawah.

Baik warga, pendaki maupun pengunjung dihimbau tidak beraktifitas dalam zona bahaya tersebut. 

Selain itu, masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder. 

Bahaya sekunder tersebut berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. 

Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. 

Baca Sumbernya

Bantah Relawan Prabowo Tersangka Hoaks Surat Suara, Jawaban Rommy Ini Bungkam Fadli Zon?


Polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka hoaks surat suara yang ternyata adalah relawan capres Prabowo Subianto. Akan tetapi, Fadli Zon membantah tersangka berkaitan dengan pihaknya. Hanya saja, jawaban Romahurmuziy atau Rommy mementahkan anggapan Fadli.
Awalnya, pihak Kepolisian seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com (10/01/2019) membeberkan modus operandi yang dilakukan Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden, Bagus Bawana Putra (BBP) dalam membuat dan menyebarkan hoaks kabar tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurut Siber Bareskrim Polri, BBP mengawali aksinya dengan merekam suaranya. BBP pun mengunggah ke akun Twitter-nya. Setelah itu, BBP melempar ke sejumlah akun media sosial, seperti grup di aplikasi percakapan WhatsApp.
Akan tetapi, Waketum Gerindra Fadli Zon seperti yang dilansir dari laman Kompas.com (10/01/2019) membantah bahwa BBP punya kaitan terhadap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi maupun partai pendukungnya.

Menurut Fadli, informasi yang beredar bahwa BBP merupakan Ketua Umum Kornas Prabowo Presiden, itu tidak benar. Sehingga dia meminta polisi untuk mencari informasi akurat. Dia tidak ingin polisi kemudian menarget kubu Prabowo-Sandi sebagai dalang di balik hoaks tersebut.
Hanya saja, Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Romahurmuziy atau Rommy seperti yang dilansir dari laman Detik.com (10/01/2019) menyebut pelaku hoaks selama ini terbukti memang berada di lingkaran relawan Prabowo.

Menurut Rommy, para elite seharusnya bisa mengarahkan anak buah maupun relawannya agar menjauhi hoaks hingga ujaran kebencian. Apakah itu sepengetahuan instruksi atau memang inisiatif dan gagasan sendiri mereka, itu lain soal. Prinsipnya elite harus bertanggungjawab.

Dengan jawaban Rommy itu, maka Fadli Zon bisa jadi akan terbungkam bila dimintai kembali penjelasannya. Bagaimana menurut Anda sendiri? Tolong berikan komentar Anda, Terima Kasih

==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==
==[ Klik disini 2X ] [ Close ]==